Bandung, — Puluhan Mahasiswa Papua yang tergabung
dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung, mengelar demo di
depan Gedung Sate Bandung,memperingati 51 tahun aneksasi Papua kedalam Indonesia pada tanggal 1
Mei 1963, dengan menuntut kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
segera memberikan Hak Penetuan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat
Papua Barat.Kamis/1/5/2014. Pagi.
Massa aksi melakukan longmarch dari
Asrama Papua Kamasan II Bandung Jam
09.00 WIB menuju titik nol Gedung Sate Bandung dengan teriakan-teriakan Papua
Merdeka, Papua Merdeka di sepanjang jalan.
Korlap aksi Natalis
Pigai, Mengatakan, Negara Indonesia
dan PBB untuk mengakui kedaulatan Papua Barat yang di deklarasikan pada 1
Desember 1961 sebagai suatu Negara.
Dalam orasi Pigai juga mengatakan, “Berikan kebebasan
untuk Rakyat Papua Barat menentukan nasib sendiri seperti bangsa indonesia dan
bangsa-bangsa lain di dunia, dan Tarik
Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua, hentikan
eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik kaum imperialis, seperti
Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco. Dinilai, perusahaan-perusahaan itu
membawa malapetaka bagi Bangsa Papua Barat.
Selama 51 tahun Papua berada dalam
Indonesia berbagai operasi militer telah dilancarkan oleh pemerintah Indonesia untuk membungkam perlawanan Rakyat
Papua yang menolak kehadiran Indonesia, banyak pelangaran Ham yang terjadi di
papua sejak papua di masukan paksa oleh Indonesia melalui PBB. Dari masa
kepemimpinan Soekarno hingga SBY-Boediono, militer tetap menjadi alat yang
paling reaksioner dalam menghadapi gejolak perlawanan Rakyat Papua. Ratusan
ribu nyawa Rakyat Papua telah hilang oleh kebiadaban Militer Indonesia.” Tutur
Pigai.
Dalam orasi salah satu mahasiswa
papua Pian Pagawak juga mengatakan, Papua sudah merdeka, tetapi kemerdekaan
orang Papua itu telah direbut dan diperkosa oleh Indonesia,PBB, Amerika pada tanggal 19 desember 1961 yang disebut
TRIKORA, ketika papua merdeka selama 18 hari hanya demi kepentingan sumber daya
alam (SDM), ujar Pigai.
Dalam orasi kordinatol aksi Ferry Kogoya, mengatakan,
“Kami menilai keterlibatan PBB dalam status politik rakyat papua barat tidak
manusiawi dan demokratis, sebab perjanjian New York (New York Agreement) 15
agustus 1962 tidak melibatkan satupun orang papua, selain itu juga aneksasi
West Papua kedalam Indonesia 1 mei 1963 adalah awal operasi Militer Indonesia
diatas tanah west papua hingga saat ini atau awal penderitaan rakyat papua, dan
PEPERA 1969 cacat Hukum dan moral, “Tutur Kogoya.
Wenas Kobogau
Boleh Baca Juga disini :
Posting Komentar