 |
| Sekjen KNPB, Ones Suhuniap. Foto: Ist. |
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH --Komite Nasional
Papua Barat (KNPB) meminta pemerintah Indonesia segera menghentikan
politik adu domba yang dilakukan melalui Polda Papua dan Pangdan
Cenderawasih di tanah Papua.
KNPB menilai, pembagian sembako dan pengobatan gratis oleh Polda dan Pangdam, serta kegiatan Lembaga Missi Reclasseering-Republik Indonesia (LMR-RI) Papua seperti pembersihan kota serta pendidikan disiplin militer adalah bentuk provokatif antar warga di Papua.
"Pemerintah Indonesia, Polda Papua dan Pangdam Cendrawasih segera hentikan politik adu domba terhadap orang Papua sepeti pembagian Sembako dan pengobatan gratis mengambil alih fungsi-fungsi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan," kata Sekjen KNPB, Ones Suhuniap dalam Pers Release yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu, (08/03/14).
Ia menilai, "Politik adu domba NKRI di Papua Barat saat ini sangat mengancam peradapan manusia Papua dan merusak moral bangsa Papua Barat. Politik (devide et impera) ini salah satu senjata yang ampuh dan efektif untuk mempertahankan kekuasaan penjajahannya di Papua Barat."
Sekjen KNPB ini menulis, Kepala-kepala Suku maupun Ondodofolo dan Ondoafi serta ketua RT/RW menjadi informan terhadap orang orang pro Papua Merdeka. Maka, ia meminta tindakan itu segera dihentikan karena uang yang diterima adalah uang darah, selain dipakai politik adu domba (devide et impera).
KNPB juga meminta LMR-RI untuk segera menghentikan kegiatan provokatif di masyarakat. "LMRRI dibentuk bagian dari politik adu domba dan merupakan milisi bentukan NKRI, mengambil ali fungsi kerja Dinas Kebersihan dan Dinas Kesejahtraan Sosial, dimana dinas itu?," katanya.
"KNPB himbau kepada seluruh rakyat Papua Barat, bahwa jangan terprovokasi dan jangan jadi korban dalam pemilihan legislatif, untuk kepentingan elit politik yang selalu menjadikan rakyat Papua jadi kambing hitam atau pun menjadi obyek mereka," tulisnya dalam keterangan itu.
KNPB juga menilai Pesta Demokrasi 9 April 2014 mendatang di Papua Barat merupakan ilegal karena status politik wilayah Papua Barat belum sah dalam NKRI.
"Seluruh komponen rakyat Papua Barat, Sorong sampai Merauke, bahwa jangan terpecah belah di kalangan masyarakat Papua atas kepentingan program pemerintah NKRI seperti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden karena pesta demokrasi bukanlah solusi tanah Papua. Rakyat satukan barisan dan berpegang teguh suksesnya referendum di Papua Barat, sebab hak penetuan nasib sendiri (self determination) solusi bagi bangsa Papua Barat," tulis KNPB. (003/GE/MS)
KNPB menilai, pembagian sembako dan pengobatan gratis oleh Polda dan Pangdam, serta kegiatan Lembaga Missi Reclasseering-Republik Indonesia (LMR-RI) Papua seperti pembersihan kota serta pendidikan disiplin militer adalah bentuk provokatif antar warga di Papua.
"Pemerintah Indonesia, Polda Papua dan Pangdam Cendrawasih segera hentikan politik adu domba terhadap orang Papua sepeti pembagian Sembako dan pengobatan gratis mengambil alih fungsi-fungsi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan," kata Sekjen KNPB, Ones Suhuniap dalam Pers Release yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu, (08/03/14).
Ia menilai, "Politik adu domba NKRI di Papua Barat saat ini sangat mengancam peradapan manusia Papua dan merusak moral bangsa Papua Barat. Politik (devide et impera) ini salah satu senjata yang ampuh dan efektif untuk mempertahankan kekuasaan penjajahannya di Papua Barat."
Sekjen KNPB ini menulis, Kepala-kepala Suku maupun Ondodofolo dan Ondoafi serta ketua RT/RW menjadi informan terhadap orang orang pro Papua Merdeka. Maka, ia meminta tindakan itu segera dihentikan karena uang yang diterima adalah uang darah, selain dipakai politik adu domba (devide et impera).
KNPB juga meminta LMR-RI untuk segera menghentikan kegiatan provokatif di masyarakat. "LMRRI dibentuk bagian dari politik adu domba dan merupakan milisi bentukan NKRI, mengambil ali fungsi kerja Dinas Kebersihan dan Dinas Kesejahtraan Sosial, dimana dinas itu?," katanya.
"KNPB himbau kepada seluruh rakyat Papua Barat, bahwa jangan terprovokasi dan jangan jadi korban dalam pemilihan legislatif, untuk kepentingan elit politik yang selalu menjadikan rakyat Papua jadi kambing hitam atau pun menjadi obyek mereka," tulisnya dalam keterangan itu.
KNPB juga menilai Pesta Demokrasi 9 April 2014 mendatang di Papua Barat merupakan ilegal karena status politik wilayah Papua Barat belum sah dalam NKRI.
"Seluruh komponen rakyat Papua Barat, Sorong sampai Merauke, bahwa jangan terpecah belah di kalangan masyarakat Papua atas kepentingan program pemerintah NKRI seperti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden karena pesta demokrasi bukanlah solusi tanah Papua. Rakyat satukan barisan dan berpegang teguh suksesnya referendum di Papua Barat, sebab hak penetuan nasib sendiri (self determination) solusi bagi bangsa Papua Barat," tulis KNPB. (003/GE/MS)
Sumber : http://majalahselangkah.com
Posting Komentar